Untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pemerintah berencana untuk merubah mekanisme dalam pembelian beras yang selama ini dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemerintah berharap dengan adanya perubahan mekanisme ini mampu memiliki stok CBP hingga 1,2 ton beras. Dalam mekanisme pembelian CBP yang baru, pemerintah nantinya hanya akan membayar selisih harga pembelian yang dilakukan Bulog dengan harga yang dijual di pasar. Adapun selama ini, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP. "Jadi untuk CBP (mekanisme baru), hanya dengan cara bayar selisih saja. Misalnya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjual Rp8.000 per kilogram, kemudian harga operasi pasarnya berapa. Nah selisih itu saja yang jadi pembayaran," kata Musdhalifah di Hotel Pullman, Jakarta.
Ia mengatakan dengan pola pembelian CBP yang baru pemerintah dapat meningkatkan keterisian stok CBP. Selama ini pemerintah kerap kali gagal memenuhi stok CBP minimal sebanyak 350 ribu ton. Adapun per Maret 2018, Bulog mencatat stok CBP defisit 27.888 ton. Pola pembelian CBP yang baru ini, menurut dia, diharapkan dapat mengisi stok CBP hingga 1,2 juta ton sesuai dengan yang diminta oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Saat ini kata Musdhalifah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk membeli CBP tahun ini.
"Kami upayakan semaksimal mungkin, Bulog juga akan upayakan semakismal mungkin. Stok 1,2-1,4 juta ton bisa kami dapatkan dengan anggaran yang sama, tetapi cara pembelian baru ini," katanya. Kendati demikian, ia mengaku bahwa opsi pembelian dengan harga selisih tersebut masih dikaji lintas kementerian. Selama ini, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP. Bulog pun bertugas untuk mengelola beras CBP tersebut. Pemerintah juga membayar biaya pemeliharaan beras CBP tersebut. Adapun biasanya, stok CBP digunakan untuk bantuan bencana dan operasi pasar.
Ekonom Institut Pertanian Bogor Bayu Krisnamurthi menilai pemerintah tidak perlu muluk-muluk mengisi stok CBP hingga 1,2 juta ton. Saat ini, pemerintah hanya perlu merealisasikan stok CBP sebanyak 350 ribu ton. Adapun dengan stok CBP yang minus hingga 27.888 ton ini, pemerintah dinilai harus menjadikan pengisian stok menjadi prioritas utama. Minusnya stok CBP menurut Bayu, belum pernah dialami pemerintah, kecuali saat mengalami krisis.
"Kalau saya tidak usah muluk-muluk 350 ribu ton saja dulu itu yang harus direalisasikan," kata Bayu Ia pun menilai stok beras milik Bulog yang hanya sebanyak 642.612 ton per 12 maret 2018 masih sangat kecil. Dengan stok tersebut Bulog tidak bisa menjadi pemain besar di pasar. Bulog baru bisa jadi pemain besar kalau sudah memiliki stok hingga 1,5 sampai dua juta ton. "Bulog sebagai pemain besar di pasar, dia punya 1,5 sampai dua juta ton dalam bentuk stok Bulog sendiri. Kemudian CBP katakanlah pemerintah punya 350-500 ribu ton, sudah lumayan. Sehingga stok beras total paling tidak ada dua juta, itu sehat," tutur Bayu.
